peranan dalam memerangi persaingan

MERAUP PELUANG dan MENGATASI TANTANGAN EKONOMI
pada PT POS INDONESIA dalam JANGKA PENDEK


Disusun Oleh:
NAMA : CATUR AGUSTYA RINI
NPM : 20206185
JURUSAN : AKUNTANSI
DOSEN : WARDOYO
MATA KULIAH : MANAJEMEN STRATEGIK


FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2010

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi, perhatiam khusus pada sector industri dan perdagangan. Fokus dua sector tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan domestic pada sisi lain juga guna mengenjot peningkatan ekspor. Hal ini sejalan dengan kebijakan triple strategy yang dicanangkan untuk ,mendorong perekonomian nasional.
Dalam mengembangkan kebijakan perindustrian dan perdagangan, tak hanya memusatkan perhatian pada industri dan perdaangan besar. Secara kusus memberikan perhatian pada sector usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ), serta ,koperasi. Untuk mendorong agar produk UMKM memiliki daya saing agar mampu menembus ekspor dan menghasilkan devisa.
Tentu tak semudah yang diucapkan, mengingat banyak factor yang menjadi kendala. Muai persoalan permodalan, jaringan permasalahan hingga teknologi tepat guna. Tanpa itu, produk produk UMKM sangat berat menembus pasar bebas.
Untuk terus mendorong bentuk bentuk kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar, guna menghadapi persaingan usaha yang kian kompetitif.

BAB II
PEMBAHASAN

MERAUP PELUANG dan MENGATASI TANTANGAN EKONOMI
pada PT POS INDONESIA dalam JANGKA PENDEK

Ada tiga factor yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia terus bergulir. Pertama terpeliharanya stabilitas makro ekonomi secara umum, walaupun rupiah mengalami tekanan belakangan ini dengan cukup serius. Faktor kedua adanya ketidakstabilan politik dalam proses transisi menuju demokrasi. Ketiga yang sangat penting, komitmen pemerintahan SBY – BUDIONO dalam melanjutkan reformasi ekonomi, termasuk dalam menmyelesaikan persoalan persoalan masa lalu atau persoalan baru yang muncul selama pemerintahan SBY.
Ketiga faktor tersebut merupakan elemen penting dari iklim investasi. Secara perlahan tetapi konsisten dan pasti perubahan ini telah menuai hasil. Misalnya sudah dua kuartal terakhir laju pertumbihan tahunan kuartal IV dan I/2009 melampaui 6% dan diperhatikan akan berlanjut selama kuartal II/2009 dengan memperhatuikan indicator indicator ekonomi dini ( leading indicators) yang ada. Yang lebih menggembirakan adalah sumber pertumbuhan ekonomi telah berubah dari hanya mengandalkan konsumsi, kini semakin seimbang diantara investasi, ekspor dan konsumsi.
Dengan peraturan implementasi diarahkan untuk mempermudah masyarakat dalam berusaha. Dalam paket ini pemerintah mengajukan agar rezim persetujuan diubah menjadi rezim registrasi yang memungkinkan suatu investor dapat menjalankan perusahaannya dalam waktu yang kurang dari 30 hari jika tanpa meminta fasilitas peperintahan. Dimasa lalu berdasarkan survey yang dilakukan Bank Dunia dibutuhkan lebih dari 100 hari untuk menset-up bisnis di Indonesia. Perubahan mendasar lagi yang akan dilakukan dalah dengan ,emperkenalkan system insentif ketimbang program reservasi atau paksaan bagi perusahaan yang mau bekeja sama dengan UKM. Perubahan pola insentif ini diharapkan akan menimbulkan kemitraan yang natural dan langgeng serta dapat mendorong berkembangnya UKM secara sehat.
Berbagai elemen reformasi baru diperkenalkan dalam paket RUU Perpajakan. Pertama, proedur perpajakan disederhanakan untuk menghilangkan lubang lubang yang sering diinterpretasikan oleh petugas pajak untuk kepentingan sendiri. Usaha untuk menghilangkan tax avoidance atau tax abuses,RUU baru sepakat menempatkan secara eksplisit kesetaraan antara petugas pajak dan pembayaran pajak. Kalau pembayar pajak dapat dimasukan penjara karena praktik penghindaran pajak maka perlakuan serupa berlaku bagi petugas pajak. Elemen lain adalah memperkenalkan insentif pajak baru serupa penurunan tariff pajak secara gradual 30% menjadi 25% dalam waktu 5 tahun untuk pajak penghasilan perseorangan dari 35% menjadi 30%.
Pemerintahan juga berupaya mendorong perbaikan governance dengan melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun langkah yang dilakukan sekarang masih belum cukup, dikesankan sebagai kurang sistemaris tapi upaya pemberantasan korupsi akan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan akan memperkuatkan kualitas sector public dalam penyediaan barang public baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

HASIL dan PERANAN PT POS INDONESIA dalam MEMENANGI PERSAINGAN dan MEMPEROLEH KEUNTUNGAN

Puluhan tahun PT POS INDONESIA telah berada di tengah masyarakat Indonesia. Dalm konteks tersebut pastilah masyarakat telah akrab dengan berbagai produk yang dapat diberikan oleh Pos Indonesia. Peranan Pos Indonesia sangat membantu masyarakat yang ingin menggunakan jasanya tersebut salah satunya apabila seseorang tersebut ingin dengan cepat mengirimkan sebuah paket ke berbagai wilayah dapat menggunakan jasa Pos Indonesia. Proses yang cepat dan pastinya dapat lebih efisien dan hemat karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman barang tersebut dapat berlangsung secra singkat dan hemat karena biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pengiriman tersebut sangat terjangjau dan pastinya tergantung dengan jumlah jarak/wilayah tempat pengiriman barang tersebut.
Produk jasa serupa berjamuran tumbuh dengan variasi layanan yang tidak dimiliki oleh Pos Indonesia, produk jasa tersebut muncul dengan menggunakan label asing bahkan dari tak kalah banyak pula produk dalam negri juga banyak yang menciptakan perusahaan jasa angkutan yang dapat dikatakan sebagai pesaing Pos Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh Pos Indonesia dalam menghadapi persaingan tersebut antara lain dnegan mencipptakan variasi layanan yang dapat menyaingi produk unggulan dari perusahaan jasa pengangkutan sejenis, salah satunya dengan cara membuka fasilitas online, Pos Indonesia memang masih terbilang baru dalam mengoperasikan layanan online karena layanan tersebut baru dapat diakses oleh masyarakat pada tahun 2010 sekitar bulan Januari, walaupun terbilang cukup telat dalam bidang teknologi tetapi paling tidak sekarang Pos Indonesia sudah dapat menyamakan produk jasa pengiriman serupa yang sekarang berada Indonesia.
Dalam kebangkitannya Pos Indonesia masih menemukan hambatan yang cukup berarti yaitu masyarakat masih kurang mengerti bentuk layanan yang dapat diberikan oleh Pos Indonesia masyarakat luas hanay mengetahui Pos Indonesia hanya berfungsisebagai pengantar surat saja. Karena pemikiran yang demikian Pos Indonesia sangat berupaya keras untuk mempromosikan bentuk bentuk pelayanan yang dimiliki oleh Pos Indonesia.
Perlahan demi perlahan Pos Indonesia sudah mulai bangun dari keterpurukannya, dalam belakangan ini Pos Indonesia memang dirasakan mati suri akibat tersaingi oleh produk pengiriman yang sekarang banyak bermunculan di Indonesia. Satu demi satu Pos Indonesia mengeluarkan terobosan baru untuk bangkit dari mati surinya, berbagai alternative pilihan layanan diberikan oleh Pos Indonesia mulai dari pengiriman paket ke berbagai wilayah dengan harga yang jauh lebih terjangkau samapai dengan mengadakan join dengan beberapa perusahaan yang memang dalam pengiriman produksinya hingga ke berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Dalam proses bangkitnya kembali Pos Indonesia sudah dapat dirasakan perbedaannya, masyarakat sekarang banyak yang menggunakan Pos Indonesia dalam membantu mereka untuk memberikan kemudahan dalam proses pengiriman paket/barang ke wilayah Indonesia. Pos Indonesia masih sangat diminati oleh masyarakat karena Pos Indonesia sudah dikenal lebih dari puluhan tahun sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa pengiriman Pos Indonesia karena kepercayaan mereka terhadap Pos Indonesia yang sudah berdiri puluhan tahun dan pastinya dapat lebih professional karena pastinya sudah banyak pengalaman yang dimiliki oleh Pos Indonesia dibandingkan dengan jasa pengiriman yang lain.

MENOPANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keungulan koparatif sebuah bangsa dimasa depan akan sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa itu sendiri. Itu disadari betul oleh pemerintah. Pemerintah terus mendorong kegiatan riset dab teknologi (Ristek) menjadi bagian tak terpisahkan dengan proses pembangunan.
Untuk itu pengembangan ristek tak boleh janya menjadi mercusuar. Pada saat bangsa ini tengah bangkit dari keterpurukan, ristek harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek ristek diberbagai departemen yang dikoordinasikan oleh menteri Negara Riset dan Teknologi / Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Kusmayanto Kadiman, lebih focus pada pengembangan teknologi t5epat guna agar bias bermanfaat bagi masyarakat khususnya rakyat kecil.
Filosofi semacam itu tercermin dalam ajang ASEAN Science and Technology Week (ASTW) ke 7 di Jakarta dimana Indonesia lebih menonjolkan teknologi pangan, jamu, dan obat obatan. Teknologi semacam itu tentu mamiliki signifikansi terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat kecil yang bergerak di usaha mikro.
Meski demikian sebagai bangsa yang hidup dalam percaturan regional Indonesia akan memposisikan diri di kalangan ASEAN sebagai Negara yang unggul di bidang teknologi pertahanan. Dibidang penerbangan, misalnya Indonesia memang lebih menonjol disbanding megara Negara tetangga.

SEKTOR KEUANGAN dan PERBANKAN MERAJUT MOMENTUM

Tidak lama setelah terpilihnya SBY-Budiono banyak mencuat berbagai harapan yang optimis di kalangan sector keuangan ( pasar financial) bahwa pemerintahan yang baru akan mengoreksi pasar yang ada pada saat waktu masih stabil. Mengapa ada optimisme dikalangan mereka?
Alasanya sederhana saja. Pelaku pasar tidak pernah peduli siapa yang menjadi presiden dan wakilnya. Mereka lebih perduli kepada bagaimana proses terpilihnya seorang presiden dan wakilnya. Siapa orangnya tidaklah menjadi komoditas untuk menyuburkan sentiment di pasar financial, sepanjangg proses terpilihnya mencerminkan dilaksanakannya demokrasi secara benar dan berjalan mulus.
Haruslah diakui secara jujur pemerintah telah berhasil mengantarkan ke dalam praktek lapangan dalam membangun demokrasi. Tidak menjadi birokrat tetapi aparat yang democrat, Tidak membatasi hal yang berkaitan dengna kebebasan berbisnis, berekspersi, berseni, berpendapat dan juga berpolitik.
Tidak ketinggalan dalam konteks transparansi dan objektivitas, pemerintahan memberikan contoh yang sangat fundamental di mana dalam proses pemilihan menteri dilakukan semacam uji kepatuhan dan kelayakan.
Terlepas dari metode yang mungkin masih perlu disempurnakan, dengan adanya pendekatan tersebut saja sudah merupakan perubahan yang menyegarkan. Lebih dari itu dalam kaitannya pengisian jabatan pemerintahan di tingkat ekselon I dan Manajeman BUMN dilakukan hal yang sama yaitu melaliu Tim Penilaian Akhir. Suka tidak suka model tersebut jelas termasuk suatu langkah pembaharuan yang sanagta mendasar. Pembaruanaseperti inilah yang juga harus bisadi transformasikan dalam mengelola perekonomian pada umumnya, sector keuangan dan perbankkan pada khususnya.
Pengertian sector keuangan dalam arti luas, maka gugusnya adalah meliputi komoditas pasar financial. Sekecil apapun Negara selalu mempunya piranti lembaga finasial yang meliputi perbankan, asuransi, lambaga keuangan lainnya plus pasar modal.
Pemerintah memang berhadapan dengan sang dewi fortuna yang kurang bersahabat. Ada saja peristiwa yang apakah itu termasuk nasib, justru muncul saat gerakan memulihkan perekonomian digelar. Ambil contoh saja adanaya busung lapar dan akhir akhir ini flu burung. Ketidak bersahabatan Dewi Fortuna itu tentunya banayak mempengaruhi berbagai agenda ekonomi yang telah disusun dengan matang aloh pemerintah.
Agenda teknis serupa berupa program kerja bisa saja mengalami berbagai penyesuaiaan. Namun esensi dari kerangka pemikiran pengelolaan sector keuanaangan dalam arti luas mempunyai berbagai catatan yang bias dikategorikan menunjukan keberhasilan yang bersifat sementara yaitu:
Pertama, adanya semangat untuk melaksanakan tata kelola perusahaan dilingkungan yang baik (good corporate governance). Penerapan GCC di lingkungan pemerintahan seperti adanay Tpa dalam memilih pejabat Eselon I dan pelaksanaan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, Depaertemen Keuangan, Bank Indonesia plus dikalangan Pasar Modal.
Kita perlu percaya dulu bahwa daloam pengisian jabatan eselon I di kementerian yang terkait dengan sector keuangan dan manajemen puncak BUMN telah dilakukan secara objektif dan professional. Tidak ada lagi nepotisme, intervensi dan bahkan pesanan pesanan politis dalam p[engisian jabatan jabatan tersebut.
Kedua, karena GCG telah dijadikan landasannya maka dapat dikatakan bahwa secara operasional dimana kelembagaan sudah diisi oleh pejabat yang layak, tepat dan professional dapat diharapkan akan terjadi akselerasi atas kinerja kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh. Inmi jelas merupakan modal utama, karena akan menimbulkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pelaku pasar finasial.
Megutiip berbagai penjelasan pemerintah nampaknya ada indikasi baik lembaga dan maupun pengelola sector mkeuangan sudah dalam kondisi siap pakai dan tidak perlu diragukan kemampuannya. Jadi tinggal bagaimana mereka akan memerankan perannanya didunia nyata. Wajar kalau kepada mereka diberikan semacam tantangan yang lebih. Dalam kaitannya tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut antara lain sebagai berikut:
1. Kecukupan modal perusahaan asuransi yang nampaknya menjadikan asuransi kita tidak bias menjadi tuan rumah yang baik di rumahnya sendiri. Kelemahan dalam struktur permodalan menyebabkan semakin menonjol perusahaa asuransi asing. Premi yang ahrus dibayar menjadi lebih tinggi ketidakcukupan modal dinilai sebagai resiko yang perlu diperhitungkan, disamping tentunya menurunkan tingkat kepercayaan. Tingginya tingkat premi yang harus dipikul oleh konsumen tentunya akan dibebankan keharga pookok yang gilirannya akan amengurani daya saing. Tidak salah kalau juga diperlukan agenda reformasi asuransi tertuang dalam Arsitektur Asuransi Indonesia misalnya.
2. Sektor perbankan yang selain cenderung stagnan juga mulai ditandai dengan semakin dominannya peran asing. Sekedar sebagai ilustrasi berdasarkan data total asset bank kepemilikan asing, sudah mencapai 45% dari total asset perbankan nasional. Kemudian dalam hal pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) kelompok bank kepemilikan asing sudah mencapai 43,38%. Bank BUMN yang selalu mendominasi DPK selama lebih dari 30 tahun hanya mencapai pangsa sebesar 37,38%. Sementara itu, kinerja perbankan nasional mengalami perlambanan khususnya dalam ekspansi kredit dan perolehan laba,
Apa yang terjadi pada perbankan Nasional berkesan wajar dan tidak perlu dikhawatirkan karena itu buah dari persaingan. Karena dianggap wajar, maka perlu kerja yang ekstra keras dalam rangka memenangkan persaingan. Belum lagi pekerjaan rumah bagai mana dalam rangka API (Arsitektur Perbankan Indonesia) harus diimplementasikan. Konsolidasi versus partumbuhan kalau tidak ditangaini dengan baik dalam prakteknya akan menjadi trade off ketimbang synergy
3. Sektor pasar modal yang sekalipun indeksnya mengalami perbaikan tetapi para pelakunya masih mendominasi oleh pelaku korparate juga didominasi asing karena alas an permodalan. Akhirnya perkembangan damn pertumbuhan pasar pasar modal tidak dapat dinikmati oleh individual yang notabene adalah warga republic. Aksi aksi profit taking misalnya lebih banyak dilakukan korporat karena diunggulkan akses informasi, permodalan dan dan tentunya kepiawaian mereka.
4. Lembaga keuangan lainnya seperti leasing, venture capital , BPR,BKD juga pada posisi yamng relative belum berbuat banyak. Kelompok ini sebenarnya akan menjadi saran potensial dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Pemberdayaan kelembagaan tersebut akan dapat menciptakan financial safety net bagi masyarakat pedesaan khususnya.
Disampaikan keempat cattan tersebut tentunya bukan bermaksud untuk mengajak pesimis. Itu sekedar mengingatkan pada kita, sebenarnay mempunyai modal momentum yang sangat kuat untuk memberdayakan sector keuangan dan perbankan tetapi masih belum terajut secar rapi.
Dalam kaitannya merajut kembali momentum yang ada nampaknya pepatah membunuh tikus juanganlah lumbungnya yang dibakar menjadi tepat untuk dijadikan dasar. Pengungkapan kasus KKN akhir akhir ini masih menonjolkan kehingar bingaran dalam pemberitaan yang nyatanya menyebabkan pelaku pasar financial berikut nasabahnay menjadi gamang. Kegamangan itu pada gilirannya akan menyuburkan ketidakpastian dan menggerogoti kepercayaan.
Tidak ada kata terlambat apalagi pesimis dalam menghadapi dan mengatasi situasi pasar financial saat ini. Sepanjang yang diusung adalah penegakan good corporate governance yang dapat dibuktikan di lapangan maka kepercayaannya akan muncul dengan sendirinya.














Referensi
Majalah MO (Men’s Obsession) edisi khusus Agustus 2009
Penulis Kolom
1. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah
2. Muhammad Ichsan
3. Krisna Wijaya